LISA AI UGM Dinonaktifkan Usai Viral Video Kontroversi Alumni Jokowi

Asisten kecerdasan buatan (AI) Universitas Gadjah Mada (UGM), LISA (Lean Intelligent Service Assistant), resmi tidak dapat diakses publik. Penonaktifan ini terjadi setelah AI tersebut menjadi sorotan akibat sebuah video viral yang memuat konten kontroversial mengenai status alumni Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Penyebab Viral dan Konten Kontradiktif

Video yang menyebar luas menunjukkan LISA memberikan jawaban yang saling bertentangan ketika ditanya "jokowi alumni ugm". AI tersebut menyatakan Jokowi bukan alumni, namun di saat bersamaan menyebutkan bahwa ia menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM, lalu menegaskan bahwa ia "tidak lulus". Video ini viral di tengah polemik publik mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia tersebut.

Status Layanan dan Penjelasan Resmi UGM

Saat ini, pengguna yang mengakses LISA akan menemui pesan: "Halo, saya LISA. Saat ini layanan sedang ditingkatkan untuk memberikan pengalaman yang lebih baik. Terima kasih telah menunggu. LISA akan segera kembali."

Juru Bicara UGM, I Made Andi Arsana, menjelaskan bahwa LISA adalah aplikasi AI buatan internal UGM yang dikembangkan melalui kolaborasi dengan Botika. Layanan ini merupakan bagian dari program University Services UGM.

"LISA dibangun oleh Biro Transformasi Digital dan Direktorat Kemahasiswaan UGM untuk menyediakan layanan informasi terintegrasi bagi mahasiswa serta masyarakat umum," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (4/12/2015).

Perbedaan LISA dengan AI Komersial

Andi menegaskan bahwa LISA memiliki karakteristik yang berbeda dengan AI komersial seperti ChatGPT atau Gemini. Basis data yang dimiliki LISA terbatas pada informasi internal UGM terkait akademik, kemahasiswaan, administrasi, dan pengembangan diri.

"Ia tidak memuat data pribadi," tegas Andi, menekankan lingkup dan tujuan pengembangan asisten virtual kampus ini.

Kejadian ini menyoroti tantangan dalam pengelolaan dan penyediaan informasi oleh sistem AI, terutama yang dikelola oleh institusi publik, serta sensitivitas data yang dibagikan kepada pengguna.